Rabu, 20 April 2011

Akbar: Pemerintah-DPR Diharapkan Tak Tinggalkan Aspek Sejarah

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tidak meninggalkan aspek sejarah dan peran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kemerdekaan Indonesia, kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung.

"Saya tidak ingin terlalu jauh menanggapi hal itu karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Silakan dicari titik temu antara demokrasi dan musyawarah untuk mufakat," katanya menanggapi pembahasan Rancangan

Read more ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar